Surabaya, 26 November 2025 – Kinerja kepolisian di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Surabaya, kembali menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai isu mulai dari penanganan kasus kriminalitas, dugaan penyalahgunaan wewenang, hingga respons terhadap demonstrasi publik, memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Tantangan Kinerja Kepolisian
Salah satu tantangan utama yang dihadapi kepolisian adalah peningkatan angka kriminalitas di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan kasus pencurian, perampokan, dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Hal ini menuntut kepolisian untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan.
Selain itu, isu dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian masih menjadi perhatian serius. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan adanya praktik pungutan liar, kekerasan dalam penanganan kasus, hingga diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Respons terhadap Demonstrasi Publik
Dalam beberapa bulan terakhir, Surabaya menjadi pusat berbagai aksi demonstrasi yang menuntut keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Respons kepolisian terhadap aksi-aksi ini sering kali menjadi sorotan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi isu yang kerap diperdebatkan.
Harapan dan Reformasi Kepolisian
Di tengah berbagai tantangan tersebut, harapan akan reformasi kepolisian yang lebih baik tetap membara. Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil terus mendorong adanya perubahan yang signifikan dalam tubuh kepolisian. Beberapa langkah konkret yang diharapkan dapat dilakukan antara lain:
1. Peningkatan Profesionalisme: Melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan etika dalam menjalankan tugas.
2. Penguatan Pengawasan Internal: Pembentukan unit pengawasan internal yang independen dan efektif sangat penting untuk mencegah dan menindak praktik penyalahgunaan wewenang.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Kepolisian harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja, anggaran, dan penanganan kasus.
4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik.
Komentar dari Berbagai Pihak
Pengamat kepolisian, Bambang Soegeng, menyatakan bahwa reformasi kepolisian harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. “Kepolisian adalah bagian dari masyarakat, sehingga perubahan harus dimulai dari dalam dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis HAM, Ratna Sari, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. “Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Kepolisian harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati,” tegasnya.
Kesimpulan
Masalah kepolisian di Indonesia, khususnya di Surabaya, merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang komprehensif. Dengan adanya kemauan politik yang kuat, dukungan masyarakat, dan reformasi yang berkelanjutan, diharapkan kepolisian dapat menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan mampu melindungi serta melayani masyarakat dengan baik.
(red)
