JAKARTA – Bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari, namun sebuah keputusan dari pengambil kebijakan telah memancing kontroversi publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersikeras bahwa Program Makan Bergizi (MBG) tidak boleh diliburkan selama bulan puasa, dengan alasan untuk menjaga keseimbangan gizi anak dan mencegah mereka kembali pada kebiasaan “jajan sembarangan”. Namun, argumen ini justru menuai kritik tajam dari para orang tua dan masyarakat akar rumput yang menyatakan bahwa alasan tersebut tidak membumi dan jauh dari realitas yang terjadi di lapangan.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan beberapa waktu lalu, pihak BGN menegaskan bahwa peliburan MBG selama Ramadhan akan berdampak buruk bagi kesehatan dan pola makan siswa. “Jika program ini diliburkan, maka keseimbangan gizi anak-anak akan terputus dan mereka berisiko kembali memilih makanan yang tidak sehat dari penjual pinggir jalan,” ujar Kepala BGN dalam jumpa persnya.
Namun, narasi ini langsung mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Banyak pihak menyatakan bahwa kekhawatiran akan kebiasaan “jajan sembarangan” di bulan Ramadhan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Mayoritas siswa di seluruh Indonesia akan menjalani ibadah puasa, dengan jam operasional sekolah yang dipangkas lebih pendek dan kantin sekolah yang biasanya ditutup selama bulan tersebut. “Lantas, di mana, kapan, dan bagaimana anak-anak yang sedang menahan lapar dan haus bisa melakukan jajan sembarangan? Ini jelas tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di sekolah-sekolah,” ujar Siti Aminah, seorang ibu dari siswa SD di Jakarta Timur yang juga aktif dalam komunitas orang tua murid.
Lebih jauh lagi, kritikus menyatakan bahwa pihak BGN tampaknya mengabaikan ironi yang terjadi setiap hari di luar bulan puasa. Alasan utama siswa memilih jajan di luar sekolah justru karena menu MBG yang seringkali tidak menggugah selera, bahkan terkadang tiba dalam kondisi yang tidak layak konsumsi. “Anak-anak tidak memilih jajan karena kurang paham tentang gizi, melainkan karena makanan yang diberikan oleh program ini seringkali hambar dan tidak bisa dinikmati. Mereka hanya mencari alternatif yang bisa ditelan dengan nyaman,” jelas Dr. Rizky Pratama, seorang ahli gizi dari Universitas Indonesia yang telah melakukan penelitian tentang program makan sekolah di beberapa daerah.
Untuk menyiasati kondisi puasa siswa, BGN mengeluarkan skema baru yaitu menyebarkan kotak makan dalam bentuk take away yang akan dibawa pulang sebagai menu berbuka. Namun, karena khawatir makanan akan basi jika disimpan dari siang hingga waktu berbuka, menunya dirombak menjadi “makanan kering” seperti abon, dendeng, telur asin, atau kering tempe. Kebijakan ini justru dianggap sebagai bentuk kemubaziran yang tidak perlu.
Bayangkan anak-anak yang pulang ke rumah dengan kotak makan berisi abon pabrikan dan telur asin, sementara di meja makan sudah disediakan hidangan hangat dan segar yang dibuat oleh ibu mereka dengan penuh kasih sayang. “Makanan kering dari kotak katering ini kemungkinan besar hanya akan terbuang sia-sia. Entah menumpuk di dapur atau langsung masuk ke tempat sampah karena tidak bisa bersaing dengan masakan rumahan khas Ramadhan seperti sayur sop, gulai, atau lontong sayur,” ujar Ahmad Fauzi, seorang aktivis masyarakat yang fokus pada isu kebijakan publik.
Banyak pihak yang mulai mengajukan pertanyaan: jika alasan gizi dan kebiasaan jajan begitu mudah dipatahkan oleh akal sehat, mengapa program ini tetap dipaksakan berjalan selama bulan puasa? Jawabannya, menurut analisis beberapa pengamat kebijakan, kemungkinan besar terletak pada aspek ekonomi yang melibatkan perputaran uang dalam skala besar.
MBG merupakan megaproyek dengan nilai anggaran mencapai Rp335 triliun. Di balik program ini, terdapat ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor, dan rantai pasok logistik yang seluruh aktivitasnya bergantung pada produksi dan distribusi makanan harian. Baru-baru ini, pihak BGN bahkan dengan bangga menyampaikan bahwa program ini telah berhasil membuat 60% pegawai SPPG mampu membeli sepeda motor baru, seolah menjadikan daya beli otomotif sebagai indikator keberhasilan program gizi nasional.
“Meliburkan MBG selama sebulan sama saja dengan memutus aliran uang triliunan rupiah dalam ekosistem ini. Narasi tentang ‘demi keseimbangan gizi’ tampaknya hanya sebagai alasannya semata, sedangkan yang sebenarnya ingin dijaga adalah kelangsungan perputaran dana dalam proyek ini,” jelas Dewi Lestari, seorang pengamat kebijakan publik yang sering mengkritisi program pemerintah berbasis anggaran besar.
Di bulan Ramadhan yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, pengendalian hawa nafsu, dan penghindaran kemubaziran, keputusan untuk memaksakan program katering yang berpotensi menghasilkan limbah makanan dalam jumlah besar dianggap sebagai ironi kebijakan yang sangat mencolok. Banyak pihak mengimbau agar pihak BGN bisa mengambil langkah yang lebih bijak dengan mendengarkan suara masyarakat dan menerapkan kebijakan yang berpijak pada akal sehat serta nilai-nilai yang sesuai dengan semangat bulan suci.
“Kita tidak membutuhkan narasi manis yang tidak sesuai dengan realitas. Apa yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan anak-anak dan tidak menyia-nyiakan anggaran negara serta makanan yang bisa digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan,” pungkas salah seorang aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya.
(*)
