Jakarta, 30 November 2025 – Aksi unjuk rasa massal pengemudi ojek online (ojol) di berbagai kota bukan sekadar penolakan terhadap regulasi. Ini adalah puncak gunung es dari permasalahan mendalam yang menggerogoti ekosistem transportasi daring: ketidakseimbangan antara fleksibilitas yang diagungkan dan kesejahteraan yang terabaikan. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat: merumuskan regulasi yang tidak hanya melindungi hak pengemudi, tetapi juga menjamin keberlanjutan industri.
Paradoks Fleksibilitas: Kebebasan yang Memiskinkan?
Fleksibilitas selama ini menjadi daya tarik utama profesi ojol. Namun, di balik kebebasan mengatur waktu dan memilih order, tersembunyi realitas pahit: pendapatan tidak menentu, jam kerja panjang, dan minimnya jaminan sosial. Pemotongan komisi 10% dan wacana perubahan status menjadi karyawan tetap menjadi simbol ancaman terhadap fleksibilitas yang selama ini menjadi ‘jaring pengaman’ bagi para pengemudi.
“Kami tidak menolak regulasi, tapi kami menolak regulasi yang merampas hak kami. Fleksibilitas adalah mata pencaharian kami, tapi kesejahteraan juga hak kami,” ujar seorang pengemudi ojol saat berorasi di depan Gedung DPR.
Menakar Ulang Kemitraan: Bukan Sekadar Bagi Hasil, Tapi Tanggung Jawab Bersama
Perubahan status menjadi karyawan tetap bukan solusi tunggal. Kemitraan yang adil harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama. Aplikator tidak hanya berperan sebagai penyedia platform, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan akses terhadap pelatihan peningkatan keterampilan bagi para pengemudi.
“Kami ingin kemitraan yang setara, bukan kemitraan yang menindas. Kami ingin aplikator bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kami, bukan hanya mengeruk keuntungan dari keringat kami,” tegas seorang perwakilan pengemudi ojol dari Surabaya.
Regulasi yang Berpihak: Bukan Sekadar Aturan, Tapi Solusi Konkret
Pemerintah harus merumuskan regulasi yang berpihak pada pengemudi, bukan hanya berpihak pada aplikator atau konsumen. Regulasi tersebut harus mencakup:
1. Standar Komisi yang Adil: Menetapkan batas atas komisi yang wajar dan transparan, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan risiko yang ditanggung pengemudi.
2. Jaminan Sosial dan Kesehatan: Mewajibkan aplikator untuk memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi, baik melalui skema asuransi maupun program bantuan lainnya.
3. Akses Pelatihan dan Pengembangan: Memfasilitasi akses pengemudi terhadap pelatihan keterampilan, baik teknis maupun non-teknis, untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Membentuk lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pengemudi dan aplikator secara adil dan transparan.
Mencari Titik Temu: Dialog yang Konstruktif, Bukan Konfrontasi
Aksi demonstrasi adalah sinyal kuat bahwa dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi sangat mendesak. Pemerintah harus membuka diri terhadap aspirasi pengemudi, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Kami siap berdialog dengan pemerintah dan aplikator, tapi dialog tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Kami tidak ingin diabaikan atau diremehkan,” ujar seorang koordinator aksi dari Medan.
Masa Depan Ojol: Bukan Hanya Soal Aplikasi, Tapi Soal Kemanusiaan
Masa depan industri ojol bukan hanya soal teknologi dan aplikasi, tapi juga soal kemanusiaan. Regulasi yang adil dan berpihak pada pengemudi akan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, di mana pengemudi tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi digital, tetapi juga memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat.
Pemerintah memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil dan menciptakan regulasi yang akan dikenang sebagai tonggak sejarah dalam industri transportasi daring. Akankah kesempatan ini diambil? Waktu akan menjawab.
(red)
