MANADO – Respons cepat pemerintah pusat langsung ditunjukkan pasca bencana gempa bumi dahsyat yang mengguncang Sulawesi Utara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun langsung ke lapangan pada Jumat (3/4/2026) untuk meninjau kerusakan dan memastikan penanganan korban berjalan maksimal.
Kedatangan pejabat tinggi negara ini difokuskan untuk melihat langsung kondisi kerusakan fisik, khususnya di kawasan Gedung KONI-Hall B yang menjadi salah satu titik terdampak parah, serta memantau kondisi permukiman warga di Kota Manado.
Mendengar Kesaksian Warga dan Serahkan Bantuan
Di lokasi peninjauan, Kepala BNPB tidak hanya melihat kerusakan bangunan, tetapi juga meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung dengan warga masyarakat yang menjadi korban. Ia mendengarkan dengan seksama kesaksian warga mengenai detik-detik mencekam saat gempa berkekuatan Magnitudo 7,6 tersebut mengguncang wilayah tersebut.
Tragedi ini memicu kepanikan luar biasa dan bahkan memakan korban jiwa, di mana seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto juga menyerahkan dukungan logistik berupa kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak maupun mereka yang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Berduka dan Serahkan Santunan di Tateli
Usai meninjau lokasi kerusakan di Kota Manado, rombongan Kepala BNPB melanjutkan perjalanan dengan nuansa duka menuju rumah duka di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kedatangan ini bertujuan untuk mendoakan mendiang korban jiwa serta memberikan dukungan moral yang kuat bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan penguatan mental, Kepala BNPB juga secara simbolis menyerahkan santunan duka cita sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.
Pemerintah Hadir Sejak Dini, Apresiasi Sinergi TNI-Polri
Di sela-sela kegiatannya, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir sejak Kamis malam langsung setelah kejadian, untuk mendampingi pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kami hadir sejak malam kejadian untuk mendampingi Pemda. Saya mengapresiasi keterpaduan yang luar biasa dari unsur TNI, Polri, serta jajaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam merespons bencana ini,” ujar Suharyanto.
Data Kerusakan dan Fenomena Gempa Susulan
Hingga Jumat (3/4), data yang dihimpun BNPB mencatat satu korban jiwa meninggal dunia dan puluhan unit rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi sebanyak 401 kali gempa susulan (aftershock) pasca gempa utama M 7,6. Meskipun jumlahnya sangat banyak, tren kekuatan gempa susulan dilaporkan terus menurun intensitasnya, namun masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada.
Status Tanggap Darurat Segera Ditetapkan
Merespons dampak yang cukup luas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan akan segera menetapkan status tanggap darurat. Langkah ini menyusul dua kabupaten di bawahnya yang telah lebih dulu menetapkan status yang sama.
Kehadiran BNPB dan kementerian/lembaga terkait bertujuan untuk memperkuat pendampingan, baik dari sisi manajerial, penguatan logistik, maupun dukungan pendanaan.
Jaminan Pemerintah: Rumah dan Infrastruktur Akan Diperbaiki
Memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi warga, Kepala BNPB menegaskan komitmen pemerintah pusat.
“Selama pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat, pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik lainnya yang rusak,” tegasnya.
Selain perbaikan fisik, terkait santunan bagi korban jiwa, Suharyanto menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah memantau dan akan menyalurkan bantuan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun saat ini belum dilaporkan adanya titik pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen lapangan secara mendalam. Tujuannya untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi dan tidak ada satu pun area terdampak yang terlewatkan atau terabaikan.
(*)
