JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan langkah signifikan dengan mencecar nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran hibah Pokir (Program Operasional Khusus) DPRD Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 hingga 2024, dengan total nilai yang mencapai Rp 2,8 triliun. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut figur tinggi pemerintahan daerah yang telah lama menjabat dan memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Timur.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak KPK, dijelaskan bahwa kasus ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran hibah Pokir yang dikelola oleh DPRD Jawa Timur selama periode 2019 hingga 2024. Anggaran senilai Rp 2,8 triliun yang seharusnya digunakan untuk mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, ternyata menjadi objek penyelidikan karena adanya dugaan penyalahgunaan dana serta tidak transparansinya dalam pelaporan penggunaan anggaran.
JPU KPK yang menangani kasus ini menyatakan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara mendalam selama beberapa bulan terakhir. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam penetapan prioritas penggunaan dana, alokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, hingga dugaan praktik korupsi yang melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk pejabat yang berada di bawah naungan pemerintahan daerah.
“Saat ini kami telah melakukan langkah-langkah hukum dengan mencecar nama Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait kasus ini. Hal ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan selama proses penyelidikan,” ujar salah satu JPU KPK dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat KPK Jakarta.
Keterangan lebih lanjut menyebutkan bahwa anggaran hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 sebesar Rp 2,8 triliun tersebut memiliki peruntukan utama untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan di Jawa Timur. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas-berkas serta laporan pertanggungjawaban keuangan, ditemukan bahwa sebagian besar dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami menemukan bukti bahwa sebagian dana dialihkan untuk keperluan yang tidak tercantum dalam rancangan anggaran awal, termasuk dugaan penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini jelas melanggar aturan tentang pengelolaan anggaran publik yang harus transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” jelas JPU KPK tersebut.
Hingga saat ini, proses hukum terkait kasus ini masih berlangsung. Pihak KPK menyatakan bahwa mereka akan terus mendalami setiap aspek dari kasus ini, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran hibah tersebut. Selain itu, KPK juga akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan profesional, tanpa memandang status atau jabatan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.
Masyarakat Jawa Timur maupun publik luas diharapkan dapat memberikan dukungan serta informasi tambahan jika ada yang terkait dengan kasus ini. KPK juga mengimbau agar seluruh pihak yang memiliki informasi atau bukti terkait kasus ini untuk segera menghubungi pihak berwenang agar proses penyelidikan dapat berjalan lebih lancar dan keadilan dapat ditegakkan dengan sepenuhnya.
(*)
