Forum Konsolidasi Fokus pada Penguatan Sinergi Antar Lembaga untuk Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
JAKARTA TIMUR – Memasuki hari kedua Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 pada hari Rabu (11/2), Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Kegiatan bertajuk “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” menjadi wadah penting untuk konsolidasi dan penyelarasan langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional.
Forum yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Polri dari seluruh Indonesia ini difokuskan pada penguatan sinergi antar lembaga guna memperkokoh konsolidasi internal serta menyelaraskan langkah-langkah strategis Polri dengan program kerja pemerintah pusat. Selain membahas aspek keamanan nasional, para peserta juga mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan negara tahun ini.
Pada pertemuan tersebut, jajaran kepolisian menerima paparan mendalam dari sejumlah narasumber ahli mengenai berbagai isu krusial yang menyangkut pembangunan nasional. Pembahasan mencakup berbagai bidang penting, mulai dari penanganan inflasi yang menjadi perhatian masyarakat luas, penguatan sektor ekonomi nasional, hingga percepatan implementasi program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih serta optimalisasi kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan penuh antara dukungan yang diberikan oleh Polri dengan seluruh program kerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat koordinasi yang erat dengan berbagai kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Kapolri juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, didukung oleh kondisi keamanan yang baik. Stabilitas keamanan adalah pondasi penting bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolri dalam kesempatan tersebut. Melalui Rapim Polri Tahun 2026, ia berharap soliditas dan sinergi di antara jajaran Polri akan semakin kuat, sehingga mampu secara optimal mengawal seluruh program strategis nasional serta menciptakan kondisi yang mendukung kepentingan masyarakat luas.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN RI menyampaikan komitmen penuh untuk terus memperkuat kerja sama sinergis dengan Polri serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan ketahanan nasional, mengingat bahaya narkoba yang tidak hanya mengganggu keamanan masyarakat tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
“BNN RI siap untuk terus berkolaborasi erat dengan Polri dan berbagai pihak terkait dalam menangani permasalahan narkoba serta mendukung seluruh program kerja pemerintah. Kami yakin bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat menciptakan kondisi nasional yang lebih stabil, aman, dan kondusif bagi pembangunan negara,” jelas Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto.
Rapim Polri Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh komponen keamanan negara untuk semakin menyatukan langkah dan upaya dalam mendukung visi pembangunan nasional. Dengan dukungan yang terpadu dari berbagai lembaga seperti BNN RI, diharapkan seluruh program kerja pemerintah tahun 2026 dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
(*)
