PALEMBANG – Di tengah kondisi yang menunjukkan peningkatan ancaman kejahatan keuangan berbasis teknologi digital di berbagai wilayah, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat koordinasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta keamanan nasional.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. secara langsung menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto beserta jajarannya di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Palembang. Pertemuan yang bersifat strategis ini diadakan untuk merespons eskalasi kasus kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks, termasuk modus penipuan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pinjaman online ilegal, serta praktik investasi bodong yang telah memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, pihak OJK mengusulkan langkah konkret berupa pencanangan Gerakan Sumsel Berantas Scam. Gerakan ini akan meliputi dua komponen utama, yaitu edukasi publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan, serta penyelenggaraan konferensi pers bersama sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan kasus dan upaya pencegahan yang dilakukan.
Kapolda Sumsel menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif yang diajukan OJK. “Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi landasan kami dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital,” tegas Kapolda Sumsel dalam kesempatan tersebut.
Langkah kolaboratif antara Polda Sumsel dan OJK Provinsi Sumsel sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dan daerah.
Pertemuan juga secara khusus menyoroti tren meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai modus penipuan digital, antara lain rekayasa suara, manipulasi identitas pengguna, serta praktik phishing yang mengacu pada eksploitasi data pribadi masyarakat. Kedua institusi sepakat bahwa dua hal menjadi prioritas utama dalam menangani permasalahan ini, yaitu peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih mampu mengenali dan menghindari modus penipuan, serta penguatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi terkini.
Pihak OJK menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan dukungan dalam bentuk bantuan saksi ahli, materi edukasi bagi masyarakat dan petugas kepolisian, serta koordinasi teknis dalam penanganan setiap perkara yang terkait dengan sektor jasa keuangan.
Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara Polda Sumsel dan OJK Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk konkret dari kehadiran negara dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
(*)
