BALIKPAPAN – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., telah membuka secara resmi Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Wilayah Daerah (Itwasda) Polda Kaltim Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2026 yang berfokus pada Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rupatama Polda Kaltim pada Kamis (12/02/2026) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama dan jajaran kepolisian di wilayah Kalimantan Timur.
Selain pelaksanaan secara langsung di lokasi Polda Kaltim, taklimat awal audit kinerja ini juga diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan jajarannya melalui ruang video conference yang telah disiapkan di masing-masing kantor Polres se-Kalimantan Timur. Kehadiran peserta secara hibrida ini bertujuan untuk memastikan seluruh elemen di lingkungan Polda Kaltim mendapatkan pemahaman yang sama terkait tujuan dan tahapan audit kinerja tahun ini.
Dalam sambutannya, Wakapolda Kaltim menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi pilar utama dalam manajemen organisasi yang baik, khususnya dalam struktur kepolisian yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Fungsi pengawasan merupakan pilar manajemen yang sangat penting, salah satunya melalui audit kinerja yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Kaltim. Tanpa pengawasan yang efektif, kita akan sulit untuk memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa audit kinerja bukan hanya berperan sebagai sarana evaluasi kinerja yang telah dicapai, namun juga sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja.
“Audit kinerja merupakan sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memberikan keyakinan yang memadai serta konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil) di Polda Kaltim. Melalui audit ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja,” tambahnya.
Wakapolda berharap bahwa melalui pelaksanaan audit kinerja tahap I ini, dapat terwujud perencanaan dan pengorganisasian yang lebih baik di setiap tingkat satker dan satwil di lingkungan Polda Kaltim. Menurutnya, dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengorganisasian akan menjadi pondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Perencanaan dan pengorganisasian yang baik akan mengurangi risiko penyimpangan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arahan strategis kepolisian, serta diorganisasikan dengan struktur yang jelas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien,” tegasnya dengan tegas.
Salah satu poin penting yang ditegaskan Wakapolda terkait dengan pengelolaan keuangan adalah tentang transparansi dalam penggunaan Dana Induk Pengelolaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kita harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran melalui DIPA TA.2026 berjalan dengan penuh transparansi. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas, digunakan untuk tujuan yang benar, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta peningkatan kapasitas kerja kepolisian. Transparansi ini tidak hanya menjadi tuntutan hukum, namun juga bentuk komitmen kita terhadap akuntabilitas publik,” jelas Wakapolda.
Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Aloysius Suprijadi, S.I.K., M.H., M.Han., yang juga hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa tahap I audit kinerja tahun ini akan fokus pada evaluasi dokumentasi perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, alokasi sumber daya manusia dan keuangan, serta struktur organisasi di setiap satker dan satwil. Proses audit akan dilakukan selama dua minggu ke depan dengan tim auditor yang telah dibentuk secara khusus dan memiliki kompetensi di bidangnya.
“Tim auditor telah siap untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kita akan melihat bagaimana setiap unit kerja merencanakan programnya, mengorganisasikan sumber daya yang ada, serta bagaimana koordinasi antar unit dilakukan. Hasil audit ini akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Kombes Pol Aloysius Suprijadi.
Pada akhir acara, Wakapolda Kaltim mengajak seluruh jajaran untuk mendukung penuh pelaksanaan audit kinerja ini dengan sikap terbuka dan kolaboratif. Menurutnya, audit bukanlah bentuk pengawasan yang bersifat menghakimi, melainkan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat Kalimantan Timur.
(red)
