Pamekasan, 10 Februari 2026 – Ribuan buruh rokok dan pelaku usaha tembakau yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Pamekasan, Jalan Kabupaten 107, pada hari Selasa (10/2). Massa yang datang dari berbagai wilayah di Pamekasan dan sekitarnya menyuarakan keresahan mendalam terhadap sikap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai sering melakukan razia terhadap industri rokok lokal tanpa prosedur yang jelas dan terstruktur.
Dalam aksi yang diikuti oleh sekitar 2.000 orang peserta, massa membentangkan berbagai poster dan spanduk bernada kritik, seperti “Hentikan Razia Represif, Jaga Lapangan Kerja!”, “Pembinaan Sebelum Razia, Jangan Biarkan Industri Lokal Tergelincir”, serta “Ribuan Keluarga Bergantung Pada Tembakau – Jangan Biarkan Kami Tergeser”. Suasana aksi berlangsung damai, dengan peserta tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi mereka.
Salah satu orator dari FPBM, Kholili, menyampaikan bahwa razia yang dilakukan dengan pendekatan represif telah memberikan dampak negatif signifikan terhadap industri hasil tembakau (IHT) lokal di Madura. “Razia yang masif dan tidak humanis membuat banyak pabrik rokok lokal terancam berhenti beroperasi. Banyak unit produksi yang terpaksa mengurangi kapasitas kerja atau bahkan menghentikan aktivitas sementara karena takut dengan tindakan yang tidak jelas prosedurnya,” ujarnya di hadapan massa.
Kholili menekankan bahwa sektor tembakau merupakan tulang punggung ekonomi bagi ribuan keluarga di Pamekasan dan wilayah Madura lainnya. “Sekitar 5.000 buruh langsung bekerja di pabrik rokok lokal, dan puluhan ribu petani tembakau menggantungkan mata pencaharian pada sektor ini. Jika industri ini terpuruk, maka akan memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang bisa jadi lebih parah dari sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang tragedi sosial yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi lokal menyebabkan kerusuhan dan kerugian ekonomi bagi banyak masyarakat. “Kita tidak ingin Madura mengalami hal yang sama. Sektor tembakau di sini telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Kholili.
Meskipun mengkritik cara pelaksanaan razia, massa tidak menentang penegakan hukum secara keseluruhan. Mereka menyatakan siap menerima razia asalkan dilakukan dengan prosedur yang jelas, serta diimbangi dengan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah. “Kita tidak menentang razia untuk menjaga kualitas produk dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, razia harus dibarengi dengan bimbingan teknis agar kita bisa meningkatkan standar produksi tanpa harus menghentikan operasional,” ujar salah satu perwakilan buruh.
Menanggapi tuntutan dari massa, Nuapti Pamekasan Khalilurrahman – yang juga menjabat sebagai Nindak Pidana Umum (NPU) Pemkab Pamekasan – menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah akan mengakomodasi aspirasi yang disampaikan. “Kita memahami kekhawatiran Anda. Setelah aksi ini selesai, kita akan segera menggelar pertemuan bersama berbagai unsur terkait, mulai dari Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, hingga perwakilan dari FPBM,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Khalilurrahman menambahkan bahwa pertemuan tersebut akan membahas langkah konkrit untuk menyusun usulan kebijakan yang akan diajukan ke pemerintah pusat. “Mari kita tindak lanjut setelah demo ini dengan menyusun dokumen aspirasi bersama, kemudian kita akan pergi ke Jakarta secara bersama-sama untuk memastikan suara Madura didengar di tingkat nasional,” jelasnya, yang langsung mendapat sambutan hangat dari massa.
Pihak FPBM juga menyampaikan bahwa mereka siap bekerja sama dengan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan industri rokok lokal, termasuk dalam hal standarisasi produk, pemenuhan peraturan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. “Kita ingin industri lokal bisa bertumbuh dengan sehat dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas salah satu pengurus FPBM.
(Haikal)
