Medan, Sumatera Utara – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi penanganan bencana yang melibatkan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa, 30 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Pos Pendukung Nasional Provinsi Sumut ini dihadiri langsung oleh Kepala Basarnas Sumut, Kepala BPBD Sumut, serta jajaran Kapolda secara daring maupun luring, bertujuan memetakan langkah strategis dalam menghadapi berbagai bencana alam yang melanda wilayah tersebut dan sekitarnya.
Penanganan Darurat yang Terkoordinasi
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi dan cepat. Ia menekankan bahwa tidak ada satupun unsur yang boleh berjalan sendirian, semua harus bergerak secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Dalam situasi seperti ini, seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana. Tidak ada yang boleh berjalan sendiri, semua unsur harus bergerak cepat dan sinergis,” tegas Kapolri.
Beberapa keputusan strategis pun diambil, termasuk mobilisasi logistik melalui jalur udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan layanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis di daerah terdampak. Sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah terdampak.
Kesiapan Personel dan Logistik
Kapolda Sumut melaporkan bahwa sejak 24 November, tercatat sebanyak 503 kejadian bencana di berbagai wilayah, dengan titik terisolir terbanyak di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah mengerahkan helikopter dan truk logistik ke 70 titik yang terisolir.
“Selain itu, 19 Polres sudah mendirikan dapur lapangan dan 25 SPPG dialihkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolda Sumut. Ia juga menambahkan bahwa jalur komunikasi dan distribusi logistik terus dipantau secara ketat.
Respons Cepat dan Pemulihan Wilayah
Kapolri menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan secepat mungkin. “Kita harus pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Selain itu, sistem posko gabungan di tiap kabupaten terdampak akan didirikan, jalur komunikasi diaktifkan, dan wilayah yang masih terisolir didata secara lengkap. Upaya airdrop logistik ke daerah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi dan listrik terus dilakukan secara intensif.
Sinergi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kapolri menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan optimal. Ia menyebutkan bahwa seluruh pihak harus bekerja sama demi mempercepat proses pemulihan dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari bantuan.
“Respons cepat dan koordinasi yang solid menjadi kunci utama agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan pulih dari musibah ini,” pungkasnya.
Harapan dan Komitmen
Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan proses evakuasi, distribusi logistik, dan rehabilitasi fasilitas umum dapat berjalan lebih efisien. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari aparat terkait.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat keamanan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk bencana dan memastikan proses pemulihan berjalan lancar. Semoga langkah-langkah strategis ini mampu mempercepat proses penanganan dan membawa harapan baru bagi warga yang terdampak.
(red/Haikal)
